Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Inilah Era Rezim "Test the Water"

Inilah Era Rezim Test The Water
KEMENTERIAN Agama akan dihapuskan. Umat Islam bereaksi. Kemenag tak jadi dihapus atau diganti nama. 

Kolom "Agama" di KTP akan dihapuskan. Umat Islam beraksi. Kebijakan itu "belum jelas" ditetapkan-tidaknya.

Doa di sekolah akan diatur agar tidak didominasi doa Islam. Umat Islam bereaksi. Ustadz Yusuf Mansur "ngamuk". Kemendikbud "ngeles" bahwa itu hanya isu.

Kini muncul isu larangan jilbab di BUMN, juga gak boleh jenggot dan celana "ngatung". Kabarbnya, kalo tato dibolehkan --karena menterinya juga bertato. Kita tunggu perkembangannya.

Itulah empat jenis "Test The Water" yang muncul di musim Pilpres 2014 dan sejak pemerintahan Presiden Jokowi resmi mengatur negara ini. 

Menurut literatur, Test the Water,  Testing the Water, alias "Ngetes Air" adalah memancing reaksi publik sebelum mengeluarkan kebijakan/keputusan. Jika publik tidak bereaksi atau merespons positif, maka "the show must go on", kebijakan itu akan ditetapkan.

Test the Water = Judge people's feelings or opinions before taking further action. Menilai perasaan dan opini publik sebelum mengambil aksi lebih lanjut.

Dalam literatur komunikasi-jurnalistik, ada istilah yang semakna dengan Testing the Water, yaitu "Balon Percobaan" (Proofballon). 

Dalam Kamus Jurnalistik (Simbiosa, 2009), saya mengartikan Balon Percobaan itu sebagai "suatu berita yang disiarkan secara sengaja untuk memancing reaksi publik untuk pemberitaan lebih jauh, umumnya bersifat politis...".

Kita tunggu test the water berikutnya. Rezim sekarang kayaknya demen banget memancing reaksi dan emosi. Silakan, bandingkan dengan Rezim Turki saat ini! Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Hasil Pilpres 2014 dan Teori Jarum Suntik

Teori Jarum Suntik
AKADEMISI dan praktisi komunikasi media tidak asing lagi dengan istilah "teori jarum suntik" (Hypodermic Needle Theory), sebuah teori dampak media (media impact) yang menegaskan betapa pemberitaan media mempengaruhi perilaku publik atau pembaca.

Yang dianggap penting oleh media, dianggap penting pula oleh publik. Yang dianggap benar oleh media, dianggap benar pula oleh publik. Dari sana, muncul pula teori Agenda Media Setting, sebuah teori yang juga menegaskan pengaruh media terhadap pemikiran dan perilaku publik.

Lembaga-lembaga survei melalui survei, exit poll, dan quick count (hitung cepat) merupakan "narasumber utama" pemberitaan media selama Pilpres 2014. Hasil-hasil survei, disengaja atau tidak, berusaha menggiring dan membentuk opini publik. 

Media-media yang mendukung capres tertentu, juga menerapkan teori jarum suntik ini. Maka, jika Anda pendukung Jokowi, Anda akan nyaman nonton Metro TV dan membaca harian Media Indonesia. Jika Anda pro-Prabowo, Anda akan nyaman nonton TV One, juga senang membaca berita-berita pilpres di Viva News dan Inilah.

Usai pencoblosan 9 Juli lalu, publik juga digiring untuk percaya pada survei-survei yang "kebetulan" berbeda. Jokowi menang, kata Metro TV. Prabowo menang, kata TV One. Kubu Jokowi pun mendeklarasikan diri sebagai pemenang, demikian pula kubu Prabowo. KPU dalam tekanan!

Kantor berita Associated Press (AP), sebagaimana diberitakan laman ABC News Australia, menyebut "Indonesia mengalami deadlock" dan kemungkinan presiden baru Indonesia ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. (Baca: Indonesia Deadlock: Court May Decide New President).

Usai saling klaim menang versi hitung cepat (quick count), kedua kubu juga saling klaim menang versi Real Count atau hitung manual. Melalui "corong media" masing-masing, kedua kubu juga menerapkan teori jarum suntik.

Pengertian Teori Jarum Suntik

Teori jarum suntik disebut juga "teori peluru" (Magic Bullet Theory). Pemberitaan media diibaratkan peluru yang memberondong publik sehingga publik "tidak berdaya" dan menerima "kebenaran" informasi yang "ditembakkan" kepada mereka.

Berbagai literatur komunikasi menjelaskan, Teori Jarum Suntik menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi publik atau seseorang. Publik dianggap pasif terhadap pesan media yang disampaikan. 

Laman Wikipedia memberikan contoh, perang antara Amerika Serikat dengan Spanyol tahun 1898 merupakan dampak media atau bukti kebenaran teori ini.

Disebutkan, perang itu merupakan kejadian yang didorong oleh koran yang diterbitkan oleh William Randolph Hearst. Koran tersebut memberitakan tenggelamnya kapal perang Amerika Serikat, Maine, di Havana Harbor, merupakan ulah tentara Spanyol dengan sangat besar dan terkesan berlebihan sehingga perang pun tidak dapat terhindarkan. (Belakangan diketahui, tenggelamnya kapal perang Amerika Serikat tersebut bukanlah karena serangan tentara Spanyol). 

Contoh lainnya adalah pemberitaan pidato pemimpin Nazi, Adolf Hitler, melalui radio publik yang akhirnya menjadi faktor vital memulai Holocaust di Perang Dunia II. 

Intinya, Teori Jarum Suntik menjelaskan bagaimana persuasi yang datang dari media memegang peran sangat penting dalam mengubah cara berpikir dan bertindak. 

Berdasarkan teori jarum suntik pula, "politik pencitraan" melalui media umumnya menuai hasil.

Kita akan lihat bagaimana "keampuhan" teori jarum suntik ini terhadap hasil akhir Pilpres 2014, apakah berbuah deadlock sebagaimana "diramalkan" AP atau bahkan ada Pilpres ulang? Semoga penetapan KPU 22 Juli 2014 berjalan mulus, jangan ribut deh.... capek tau! Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Literatur Teori Jarum Suntik:
  • Denis McQuail, Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa), Erlangga, 1987.
  • Nurudin, Komunikasi Massa, CESPUR, Malang, September 2003
  • William R. Rivers at.al., Media Massa dan Masyarakat Modern: Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2003.
  • Winarni, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, UMM Press, 2003.
  • http://www.slideshare.net/KleanthisSotiriou/hypodermic-needle-theory-11056271
Ilustrasi: lessonbucket.com


Jokowi Menang, Jurnalistik Kembalilah ke Khittahnya!

Jokowi Menang, Jurnalistik Kembalilah ke Khittahnya!
Jokowi Menang dalam Pilpres 9 Juli 2014. Setidaknya, itu versi hasil hitung cepat (quick count) mayoritas lembaga survei.

Dalam "pantauan saya", 5 lembaga survei menyatakan Jokowi-JK menang, 4 lembaga survei lain menyatakan Prabowo-Hatta yang menang. Ya sudah, anggap saja Jokowi menang tipis 5-4 atas Prabowo :)

Hasil resmi tunggu tanggal 22 Juli 2014, saat KPU mengumumkan hasil penghitungan resmi Pilpres 2014. Hasil hitung cepat hanyalah memenuhi rasa ingin tahu publik, yang "gak sabaran" pengen segera tahu hasil Pilpres. Bisa saja hasilnya beda dengan KPU, tapi biasanya sih gak jauh beda!

Semoga "badai" cepat berlalu. Cukup lama juga merasakan suasana panas media online, terutama media sosial. Tiba-tiba banyak relawan dan "pengamat", saling hujat dan saling ejek yang membikin Pilpres kali ini mengerikan!

Sebagai praktisi media dan jurnalistik, saya mengimbau kawan-kawan jurnalis dan praktisi media, kini saatnya kita kembali ke "khittah". Kembalikan jurnalistik dan media ke khittahnya, yaitu sebagai media informasi aktual, akurat, dan berimbang; sebagai media hiburan, mendidik publik, dan... social control!

Pengertian Khitah/Khittah. Khi·tah n 1 cita-cita: setiap warga negara berkewajiban mewujudkan -- perjuangan bangsa; 2 langkah; rencana; 3 tujuan dasar; garis haluan; landasan perjuangan; kebijakan. Kata khittah berasal dari akar kata khaththa, yang bermakna menulis dan merencanakan. Kata khiththah kemudian bermakna garis dan thariqah (jalan)”. (KBBI)

Pers harus kritis, bukan membela kepentingan penguasa atau pengusaha. Pers yang membela kepentingan penguasa disebut "pers pemerintah" (government journalism). Pers yang membela kepentingan penguasa disebut "jurnalisme korporat" (corporate journalism).

Salah satu khittah pers, media, atau jurnalistik adalah "musuh alami" (natural enemy) penguasa. Pers harus menjadi pengawas dan pengeritik pemerintah dan ini dijamin UU No. 40 tentang Pers. (Fungsi pers a.l. kontrol sosial).

Selama Pilpres 2014, kita menyaksikan terjadi polarisasi media. Ada yang pro-Jokowi, ada yang pro-Prabowo, ada juga yang "berusaha" tidak berpihak ke salah satu capres. Nah, yang berusaha "tidak memihak" itu hakikatnya berusaha menjaga "khittah" jurnalistik.

Jurnalistik hanya berpihak pada kebenaran (truth). Dalam kamus jurnalistik, kebenaran adalah fakta dan fakta itu suci (fact is sacre), gak boleh ditambah, dikurangi, apalagi dimanipulasi. Sampaikan apa adanya. Jika tidak "tega", maka gak usah diberitakan saja, jika dampaknya "tidak terlalu besar".

Publik sulit menemukan kebenaran jika jurnalistik atau media sudah menjadi "alat kepentingan" penguasa atau pengusaha. Itulah sebabnya, Bill Kovach dalam The Element of Journalism menyatakan:
  1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran
  2. Loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga (publik)
Jurnalistik, media, atau pers disebut-sebut sebagai kekuatan keempat (fourth estate) setelah eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), dan yudikatif (peradilan). Kekuatan keempat itu pun merupakan "khittah" jurnalistik.

Media tampak "kehilangan kredibilitas" selama Pilpres 2014 karena polarisasi pro-Jokowi dan pro-Prabowo. Insan media harus membangun kembali kepercayaan publik itu.

Maka, Jokowi menang, jurnalistik.... kembalilah ke Khittahnya! Pers harus berani mengkritisi pemerintahan baru nanti. Itulah khittah jurnalistik sebagai mata, telinga, dan rasa rakyat. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Bandung, 9 Juli 2014

Ilustrasi: berita24.com

Pemenang Pilpres 2014 (Seharusnya) Prabowo-Hatta

Pemenang Pilpres 2014 (Seharusnya) Prabowo-Hatta
TO the point aja, pemenang Pilpres 2014 (seharusnya) adalah pasangan Prabowo-Hatta. Alasannya, di atas kertas, mengacu pada jumlah suara Hasil Resmi Pemilu Legislatif 2014, jumlah koalisi merah putih yang mengusung pasangan capres-cawapres nomor 1 ini unggul atas jumlah suara koalisi PDIP cs yang mengusung capres-cawaperes no. 2 Jokowi-JK.

Sekali ini, ini berdasarkan perhitungan "di atas kertas".

Dari sisi dukungan partai, posisi Prabowo-Hatta jelas unggul karena didukung enam partai: Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Partai Golkar. Gabungan suara partai politik pengusung Prabowo-Hatta dalam pileg mencapai lebih dari 61 juta suara.

Jumlah suara empat partai pengusung Jokowi-JK --PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura-- hanya mengumpulkan sekitar 51 juta suara

Jadi, 61 lebih besar dari 51 'kan?

Mari kita lihat lagi Hasil Resmi Pemilu Legislatif 2014:

  1. PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
  2. Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
  3. Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
  4. Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)
  5. PKB 11.298.950 suara (9,04%)
  6. PAN 9.481.621 suara (7,59%)
  7. PKS 8.480.204 suara (6,79%)
  8. Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
  9. PPP 8.157.488 suara (6,53%)
  10. Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
  11. PBB 1.825.750 suara (1,46%)
  12. PKPI 1.143.094 suara (0,91%)

Modal Suara Prabowo-Hatta 61 Juta

Dari data tersebut, maka koalisi merah putih yang mengusung Prabowo-Hatta punya "modal suara" sebesar.....
  1. Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
  2. PAN 9.481.621 suara (7,59%)
  3. PKS 8.480.204 suara (6,79%)
  4. PPP 8.157.488 suara (6,53%)
  5. Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
  6. PBB 1.825.750 suara (1,46%)
Total Jumlah Suara: 61.137.746

Belum lagi kalau ditambah suara Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,9%) yang kemungkinan mengarah ke pasangan Prabowo-Hatta. Jika ditambahkan, maka modal suara Prabowo menjadi 73 juta suara.

Modal Suara Jokowi-JK 51 Juta

Jumlah itu unggul atas koalisi PDIP-Nasdem-PKB-Hanura yang punya modal suara....
  1. PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
  2. PKB 11.298.950 suara (9,04%)
  3. Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
  4. Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
Total Suara: 51.962.831

Mohon dihitung kembali ya, soalnya matematika saya "5" saat sekolah dulu, he he.....

Dengan data di atas, maka tidak heran jika belakangan, hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan Prabowo-Hatta unggul atas Jokowi-JK. Tapi, ingat ya.... lembaga survei sudah menurun kredibilitasnya karena hasil survei mereka terbukti keliru saat Pemilu Legislatif. (Baca: Menggugat Lembaga Survei).

Data hasil pemilu legislatif yang menunjukkan Gerindra sebagai Pemenang Pileg 2014, juga menjadi indikasi keunggulan Prabowo atas Jokowi.

Kini, masalahnya adalah... apakah ke-61 juta suara  akan loyal pada partainya dan memilih Prabowo dalam Pilpres 9 Juli nanti? Apalah ke-51 juta juga loyal kepada partai yang dipilihnya dalam Pileg dan memilih Jokowi dalam Pilpres?

Jika jawabannya "pilihan partai sama dengan pilihan capres", ya sudah... Prabowo pemenangnya. Maka, menjadi tugas Tim Sukses Prabowo-Hatta untuk minimal mempertahankan modal suara itu.

Di sisi lain, menjadi tugas berat Timses Jokowi-JK untuk menggerus jumlah modal suara Prabowo dan mengalihkannya kepada Jokowi. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Pilpres Kali Ini Sungguh Mengerikan!

Pilpres 2014 Mengerikan
PEMILIHAN presiden (Pilpres) kali ini, 9 Juli 2014, bagi saya sungguh mengerikan! Suasananya begitu panas, setidaknya di media sosial yang hampir setiap hari saya "tengok".

Para pendukung capres seakan-akan berlomba-lomba nge-share informasi tentang keburukan capres lainnya, bahkan dengan sumpah-serapah, kata-kata kasar, kadang dibumbui komentar ala "pengamat".

Kadang muncul pertanyaan bernada "buruk sangka", "Bakal dapat apaan sih tu orang kalo jagoannya menang?" 

"Oh.... mungkin dia tim sukses yang memang ada anggarannya kali?" "Nafsu amat sih tu orang, nyaris tiap hari nge-share info tentang keburukan capres lain!"

Mengerikan! Akan lebih kasar lagikah komentar mereka jika "jagoannya" nanti kalah? Terbayang, bagaimana "membaranya" media sosial --Facebook dan Twitter-- usai Pilpres nanti. Bara apinya saja sudah kian membesar saat ini.

Dijanjikan Apa Sih?

Saya jadi teringat semasa kuliah dulu. Saya "dicekoki" berbagai teori politik, salah satunya dari Harold Dwight Lasswell --ilmuwan politik dan teoris komunikasi dari Amrik. Dia bilang, "Politics is who gets what, when, and how."

Kata Lasweel, politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Nah, kira-kira, mereka yang tiba-tiba begitu bersemangat banget pisan sekali kampanye buat capres jagoannya, getol amiirrrr nge-share info keburukan capres lain.... DAPAT APA? KAPAN? BAGAIMANA?

Jika jagoannya menang, dia dapat apa? Jabatan menterikah? Masuk akal, jika yang bersemangat kampanye itu "orang Jakarta" sana yang ada di "lingkaran inti" capres, misalnya dari kalangan parpol pengusung.

Nah, di media sosial itu, juga di komentar-komentar berita media online, mereka kayaknya "orang biasa" aja deh.... sama seperti saya..... yang naga-naganya "will get NOTHING" jika jagoannya menang atau kalah, kecuali "sekadar" rasa senang dan kecewa.

Hebatnya lagi, ada penggalangan dana, ada relawan, dan entah apa lagi. Semoga saja mereka juga tidak melupakan penggalangan dana sedekah dan relawan buat kaum dhuafa yang lebih membutuhkan. Amin......!

Semangat membela capres tertentu itu sedikit saya pahami, ketika saya cukup sedih melihat Inggris kalah dari Italia dan senang melihat Jerman mengalahkan Portugal. Dipikir-pikir.... buat apa saya sedih? Buat apa saya senang?

Toh, kalo Inggris menang, saya cuma merasa senang dengan alasan yang saya juga tidak tahu, kenapa saya dukung Inggris dan Jerman?

Tapi kalo soal capres ini lain sama bola! Ini soal pemimpin negara. Soal "Ulil Amri". So...? (Speechless... I have no words!)

Kekuatan Media

Panasnya suasana Pilpres kali ini, selain kandidatnya cuma dua, adalah "kompor" yang manas-manasin.

Sang kompor tidak lain adalah media massa atau wartawan yang sudah tidak lagi "netral". Dalam perspektif jurnalistik, ini barangkali yang disebut "sisi gelap jurnalisme" (dark side of journalism), yakni ketika jurnalistik "dimanfaatkan" atau digunakan sebagai alat propaganda.

Dari angle pemberitaannya, kita bisa tahu, minimal menebak, siapa capres yang "dibela" sebuah media. Jangan bicarakan soal Metro TV dan TV One yang sudah jelas keperpihakannya karena keterang-benderangan kubu politik sang pemilik keduanya.

Saat ini media sedang "adu kuat" dalam mendukung salah satu capres. Saya jadi ingat ucapan seorang pengamat media yang mengatakan: "Media sektarian [berpihak pada kelompok tertentu] itu akan merugi bagi dari sisi komersial  maupun ideal".

Media memang tidak bisa netral. Tidak ada kamus "netral" dalam literatur jurnalistik. Yang ada adalah "independensi", kebebasan pers, kemerdekaan pers, yakni merdeka memberitakan apa saja yang penting bagi kebaikan publik, dengan berpegang pada prinisp verifikasi, konfirmasi, berimbang, akurat, dan HANYA mengabdi kepada kebenaran dan publik.

Setidaknya, itulah prinsip dasar jurnalisme yang dirumuskan Bill Kovach dalam The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect.

Saya paham, para wartawan yang bekerja di sebuah media, akan kehilangan idealisme dan independensinya, manakala sang pemilik media sudah menentukan "arah berita" (editorial policy) yang harus memihak. Pemodal atau pemilik media adalah penikmat kebebasan pers sesungguhnya!

Pilpres Kali Ini Sungguh Mengerikan!

Sekali lagi, saya merasa "ngeri" (kalo bilangnya "prihatin" takut dikira niru gaya "seseorang") melihat situasi panas-membara di media, terutama media sosial, yang "perang informasi", kampanye negatif (negative campaign), bahkan kampanye hitam (black campaign).

Saya ngeri membaca sejumlah (atau banyak) berita media online yang penuh rekayasa alias manipulasi, guna menggiring atau membentuk opini publik (public opinion).

Tapi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin, wartawan profesional tetap loyal pada kebenaran (truth), yakni fakta (fact is sacre!) dan kepentingan publik. 

Betapa indah konsep Kovach ini: "Jangan menambah atau mengarang apa pun; Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar!"

Tapi konsep Kovach akan berantakan jika media sudah menjadi corong kelompok kepentingan politik. What do you think? Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Bandung, 17 Juni 2014
Ilustrasi gambar: pinjen sama deteksi.co

Hasil Resmi Pemilu Legislatif 2014: The Winner is... Golput!

Hasil Resmi Pemilu Legislatif 2014
Hasil Resmi Pemilu Legislatif 2014: The Winner is... Golput! Pasalnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara resmi oleh KPU yang diumumkan Sabtu (10/5/2014) menunjukkan, jumlah rakyat Indionesia yang tidak menggunakan hak pilihnya alias Golongan Putih (Golput) mencapai angka 24,89 persen!

Angka tersebut, seperti dikutip detik.com dari keterangan resmi KPU, lebih tinggi dari perolehan suara PDIP yang hanya 18,95 persen. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, tingkat partisipasi dalam pileg tahun ini mencapai 75,11 persen.

Hasil resmi pemilu legislatif 2014 menunjukkan, PDIP meraih suara terbanyak dengan 23.681.471 suara (18,95%), lalu Partai Golkar di peringkat kedua dengan 18.432.312 suara (14,75%) dan Gerindra 14.760.371 suara (11,81%) di peringkat ketiga. Pemenang pemilu 2009, Partai Demokrat, berada di posisi empat dengan raihan 12.728.913 suara (10,9%).

Jumlah keseluruhan suara pada pemilu ini mencapai 124.924.491. KPU menyatakan 10 dari 12 partai peserta pemilu 2014 berhasil memenuhi ambang batas nasional 3,50%.

Dua partai yang tidak memenuhi ambang batas dan gagal mengikuti pemilu lima tahun mendatang adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI.

Hasil Resmi Pemilu Legislatif 2014

  1. PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
  2. Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
  3. Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
  4. Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)
  5. PKB 11.298.950 suara (9,04%)
  6. PAN 9.481.621 suara (7,59%)
  7. PKS 8.480.204 suara (6,79%)
  8. Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
  9. PPP 8.157.488 suara (6,53%)
  10. Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
  11. PBB 1.825.750 suara (1,46%)
  12. PKPI 1.143.094 suara (0,91%)
(Sumber: detik.com/bbcindonesia.com)

Menggugat Lembaga Survei

lembaga survei
LEMBAGA survei layak digugat, setidaknya oleh kalangan media sendiri yang "doyan" publikasi hasil survei.

"Partai Politik Berbasis Massa Islam Menjungkirbalikkan Survei," tulis kompas.com. "Parpol Islam Patahkan Ramalan Survei," tulis inilah.com.

Masih ada beberapa judul sejenis yang intinya "menggugat lembaga survei". Bahkan, "Efek Jokowi Rekaan Lembaga Survei Belaka," tulis Kompas.com.

Judul-judul berita yang bernada "menyudutkan" lembaga survei itu muncul, setelah fakta/data hasil hitung cepat (quick count) menunjukkan bahwa hasil-hasil survei sebelum Pemilu Legislatif 9 April 2014 digelar keliru. Nyaris semua lembaga survei menyatakan: partai Islam akan tenggelam, takkan laku, alias terpuruk.

Nyatanya tidak demikian. Hasil hitung cepat menunjukkan partai politik Islam tetap berkibar dalam Pemilu 2014, kecuali PBB yang tetap "terpuruk".

LSI Sang Pelopor

Sejak era reformasi, lembaga-lembaga survei menjamur. Dipelopori kemunculan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan “trio” Saiful Mudjani, Denny JA, dan M. Qodari, lembaga sejenis pun bermunculan, juga diawali dengan perpecahan ketiga “trio” tersebut. 

Saiful Mudjani tetap memimpin LSI. Denny JA “out” dan mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (disingkat LSI juga). M. Qodari pun “gerah” di LSI, keluar, dan mendirikan “kerajaan baru” bernama Indo Barometer.

Selain ketiga lembaga tersebut, lembaga survei lainnya antara lain Lembaga Survei Nasional (LSN), Lembaga Survei dan Kajian Nusantara (Laksnu), Indonesian Research Development Institute (IRDI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survey Sosial Indonesia, Lembaga Survey dan Manajemen Publik Indonesia, Jaringan Survey Manajemen Publik Indonesia, dan Sentra Informasi Kebijakan Publik Indonesia.

Ada pula Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Sugeng Suryadi Syndicate (SSS), Centre for Electoral Reform (Cetro), Centre for the Study of Development and Democracy (CESDA), Pusat Kajian Ilmu Politik UI (Puskapol UI), serta beberapa lembaga sejenis di daerah-daerah.

Fungsi Survei

Secara normatif, fungsi survei adalah “menjembatani” kepentingan publik (rakyat) dengan penentu kebijakan publik (pemerintah dan elite politik).

Fungsi awal survei, jajak pendapat, polling, atau apa pun namanya adalah memantau opini publik; “mengintip” persepsi, harapan dan evaluasi publik terhadap sebuah kebijakan politik, juga mengukur apa yang dipikirkan masyarakat.

Survei juga “mengintip” pendapat (opini) serta harapan masyarakat terhadap pejabat/politisi ataupun institusi yang ada, mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik. Hasil survei dipandang sebagai “baromete” aspirasi masyarakat yang menjadi acuan dalam pembuatan keputusan.

Hasil survei setidaknya berguna sebagai “bahan tulisan” bagi para peneliti untuk menulis artikel di media. Tulisan mereka menjadi “layak muat” karena dukungan data “ilmiah” hasil survei itu. Mereka “hanya” menjabarkan hasil survei lembaganya. Hasil survei itu pula yang membuat mereka menjadi narasumber dalam berbagai acara talkshow di televisi yang menjadikan mereka sebagai pengamat politik.

Kekuatan Kelima

Secara garis besar ada dua jenis survei. Pertama, Survei Publik. Jenis ini sifatnya nonkomersial dan dilakukan atas permintaan lembaga-lembaga publik untuk dipublikasikan.

Kedua, Survei Komersial yang dilakukan atas permintaan individu, kelompok, atau lembaga swasta lainnya. Hasil survei ini sepenuhnya untuk klien dan tidak dipublikasikan kecuali klien bersangkutan menghendakinya.

Karena “menerima pesanan”, lembaga survei umumnya juga menerima “pertanyaan titipan” yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Kredibilitas lembaga-lembaga survei belakangan dipertanyakan akibat munculnya dugaan “pesanan” itu. Apalagi dalam beberapa kasus, hasil survei tidak cocok dengan fakta, seperti terjadi dalam hasil Pemilu Legislatif 2014.

Bak pedagang asongan dan kaki lima, di mana ada keramaian, mereka berbondong-bondong ke tempat itu. Demikian pula para “ilmuwan” atau periset. Karena “basah”, hasil survei bisa diperdagangkan, bahkan “bisa pesan”, lembaga survei pun bermunculan dan menjadi lembaga komersial dan bahkan berperan ganda: peneliti sekaligus konsultan atau tim sukses.

Lembaga survei kini dinilai sebagai “kekuatan kelima” (fifth estate) di belakang “kekuatan keempat” (fourth estate) –yakni media massa, di samping tiga kekuatan dalam “trias politica”–Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Disebut “kekuatan kelima” karena lembaga survei kini dinilai sebagai “algojo” penentu opini publik. Dengan kata lain, alih-alih mengintip opini publik, lembaga survei justru menjadi pembentuk opini publik itu sendiri.

Dengan kata lain, publikasi hasil survei dinilai sebagai bagian dari upaya menggiring opini dan memengaruhi pilihan rakyat. Perilaku pemilih berupa “ikut yang rame” atau “ngikut yang bakal menang” dimanfaatkan sebaik mungkin oleh lembaga survei dan para sponsornya. Hasil survei dapat menjadi bahan kampanye: “Survei membuktikan, kamilah yang unggul, maka pilihlah kami…”.

‘Pelacuran Intelektual’?

Tudingan tidak sedap, bahkan “kasar”, pun muncul kepada kalangan peneliti yang umumnya para intelektual atau akademisi bergelar master atau doktor itu.

Seringnya publikasi hasil “survei pesanan” memunculkan “cap”: para intelektual itu sudah “melacurkan diri” alias menjadi “pelacuran intelektual” –sebuah tudingan yang tentu saja dibantah para peneliti atau lembaga survei.

Berkedok “metode ilmiah”, para peneliti bisa saja mengarahkan hasil surveinya dengan memilih responden yang sudah ditunjuk atau dipersiapkan.

Jika menginginkan hasil survei menunjukkan partai A unggul, maka pilihlah responden yang “diduga” sebagai kader atau simpatisan partai A itu. Data pun valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan “silakan cek data dan lembaran hasil survei kami”.

Masihkah lembaga dan hasil survei bisa dipercaya? (www.romelteamedia.com).*

Pemenang Pemilu Legislatif 2014: Gerindra, PDIP, dan PKB

Pemenang Pemilu Legislatif 2014
Pemenang Pemilu Legislatif 2014 sejatinya adalah Gerindra, PDIP, dan PKB. Penentuan pemenang pemilu ini berdasarkan jumlah kenaikan perolehan suara dan berdasarkan hasil hitung cepat Cyrus Network & CSIS sebagaimana ditayangkan "live" oleh detik.com.

Perolehan ketiga partai politik itu naik drastis dibandingkan raihan suara pada Pemilu sebelumnya (2009). Suara Gerindra naik 7%, PDIP 5%, dan PKB juga 5%.

So, berdasarkan persentase kenaikan perolehan suara, juara pertama Pemilu Legislatif 2014 adalah Gerindra, runner up PDIP, dan peraih medali perunggunya PKB!

Parta baru, Partai Nasdem, juga bisa dikategorikan "menang" --katakanlah jadi Juara Harapan I-- karena perolehan suaranya langsung berhasil melampaui ambang batas parlemen atau Electoral Threshold (ET) 3,5%, yakni 6,8%.
Jika harus ada yang disebut "kalah", maka itu tak lain adalah Partai Demokrat karena "partai penguasa" inilah yang perolehan suaranya menurun drastis. Pada Pemilu 2009, perolehan suara Demokrat 20,85%, turun drastis 11% menjadi hanya 9,50%.
Sekali lagi, "analisis" di atas berdasarkan "data sementara" Hasil Pemilu Legislatif 2014 versi Quick Count Cyrus Network & CSIS seperti ditayangkan detik.com ya... Data dalam tabel di bawah ini juga saya kutip dari Last Updated Rabu 09 April 2014 Pkl 20:52 WIB dengan Persentase Sample 96,10%.
Analisis ini bisa berubah (baca: bakalan diaupdate) setelah Presentasi Sample 100% dan ada hasil akhir versi panitia resmi pemilu (KPU). Gak janji tapi... :)
Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, hasil hitung cepat dan survei biasanya sih... gak jauh berbeda dengan hasil akhir yang resmi diumumkan/ditetapkan KPU. Let's see....!

TABEL PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009 & 2014

Hasil Pemilu 2009

  • Demokrat              20,85%
  • Golkar 14,45%
  • PDIP 14,03%
  • PKS 7,88%
  • PAN 6,01%
  • PPP 5,32%
  • PKB 4,94%
  • Gerindra                4,46%
  • Hanura 3,77%
  • PBB                      1,79%
  • PKPI                     0,90%
  • Nasdem                 -------
Hasil Pemilu 2014 (Quick Count, 96,1%)

  • Demokrat      9,60% (Turun)
  • Golkar       14,30% (Tetap)
  • PDIP       19,10% (Naik!)
  • PKS                6,90% (Turun)
  • PAN         7,40%  (Naik) 
  • PPP                 6,60% (Naik)
  • PKB         9,30% (Naik!)
  • Gerindra        11,80% (Naik!)
  • Hanura        5,40% (Naik)
  • PBB                1,60% (Turun)
  • PKPI        1,00% (Turun)
  • Nasdem        6,80%  (Baru)


Sumber: detik.com & partai.info

Buat Parta Nasdem, ane mohon maaf ye, bukan maksud "merendahkan" dengan menempatkan Nasdem di akhir. Soalnya, 'kan Pemilu 2009 belon ada, jadi nggak ada data dong pastinya :)

Dari data di atas, terlihat partai yang perolehan suaranya menurun adalah Demokrat, PKS, PBB, dan PKPI. Penurunan drastis diderita Demokrat --turun sebesar 11%. Partai lainnya naik. Kenaikan suara "terdrastis" diraih Gerindra (7%), PDIP (5%), dan PKB (5%).

PBB dan PKPI, jika hasil akhir tetap demikian, dipastikan tidak lagi bisa ikut dalam pemilu berikutnya karena tidak mencapai ET 3,5%. [Turut prihatin eaaaa... :)]

Kunci Sukses: Pendongkrak Suara PDIP dan PKB

Kunci sukses utama PDIP dalam Pemilu 2014 ada dua, yakni kesabarannya menjadi "oposisi" selama 5x2 tahun pemerintahan SBY (Demokrat) dan faktor Joko Widodo (Jokowi). Kesabaran memang selalu berbuah manis :)

Faktor kedua, dikenal juga dengan sebutan "Efek Jokowi" (Jokowi Effect). Menurut para pengamat (termasuk saya, he he....), pencapresan Jokowi turut mendongkrak popularitas PDIP, meski tidak sedahsyat "SBY Effect" pada Partai Demokrat dalam Pemilu 2009. Kader PDIP Jabar sendiri mengakui: Faktor Jokowi Tidak Menyengat.

Kunci sukses PKB bukan karena "prestasi" atau kinerja partai ini selama "ikut" pemerintahan SBY, melainkan karena faktor Rhoma Irama, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD yang digadang-gadang PKB sebagai Capres.

Rupanya, ketiga tokoh populer di masyarakat itu mampu menjadi "vote getter" dan mendongkrak suara PKB. Saluuutt.... lah! Bahkan, Rhoma Irama dinilai lebih 'ngefek' daripada Jokowi.

Kunci Sukses Gerindra sudah pasti faktor popularitas Prabowo. Kunci sukses Nasdem ada dua, yakni sebagai partai baru (hal baru biasanya membawa harapan baru) dan faktor Media Group, terutama pemberitaan dan iklan Metro TV milik sang ketua umum, Surya Paloh.

Golkar, PAN, PPP, dan Hanura "relatif stabil". Tidak ada figur sentral-populer di keempat partai ini, meski Hanura gencar memanfaatkan MNC Group untuk kampanye, baik terselubung maupun terang-terangan. WIN-HT (Wiranto-Hary Tanoe) rupanya tidak berhasil menjadi "vote getter".

Faktor "kekalahan" Demokrat ada dua: SBY tidak lagi bisa jadi presiden plus pemberitaan "besar-besaran" tentang kasus korupsi yang melibatkan kader-kader "unggulannya" --Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng.

Nasib malang juga menimpa PKS. Ekspos kasus suap "impor sapi" rupanya tak mampu dibendung sehingga menjatuhkan citra dan elektabilitas partai. Tapi, jika mengacu pada hasil hitung cepat internal PKS, yang menunjukkan raihan 9,44% suara, maka PKS berhasil mengatasi "isu sapi" tersebut.

Nah.... PBB dan PKPI, masalahnya relatif sama, yaitu tidak ada sosok atau figur yang mampu menjadi "vote getter". Bisa dibilang, kedua partai yang "tadinya gak bisa ikutan pemilu" ini, tidak punya barang bagus yang bisa ditawarkan kepada calon pembeli. Gitu gak ya...?

Mengakhiri posting ini, titip pesan buat para caleg: yang menang jangan jadi koruptor ya! Yang kalah, jangan stres-depresi hingga masuk RS Jiwa ya! :)

Demikian, Saudara, yang dapat saya sampaikan, tentang "analisis" Pemenang Pemilu Legislatif 2014. Romeltea undur diri, sampai jumpa! Wasalam. (www.romelteamedia.com).*

Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu?

Golput Pemilu 2014
Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu? Katanya, karena Pemilu itu "turunan" ajaran atau konsep demokrasi. Demokrasi yang dijalankan di negara kita itu "model Barat". Masak semua orang --dengan latar pendidikan, wawasan, dan keilmuan yang berbeda-- dianggap sama, satu suara.

Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu 2014? Katanya, karena dari pemilu ke pemilu, gak ada perubahan. Malahan mah korupsi makin marak! Katanya, para wakil rakyat itu bukan mewakili rakyat, bukan memperjuangkan rakyat, tapi wakil partai dan hanya memperjuangkan kepentingan partainya.

Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu? Katanya, karena para caleg itu baiiiiikkkk banget kalau lagi kampanya, saat masa sebelum Pemilu. Tapi kalo sudah terpilih, duduk di kursi empuk, dengan gaji besar dan tunjangan sana-sini, eh... malah sulit ditemui. No. HP-nya aja cepat diganti. Jarang ada di rumah. Pokoe, nyebelin deh...!

Sebentar...! Kenapa orang yang gak milih disebut Golongan Putih alias Golput ya? Putih 'kan suci, bersih, kosong, tanpa noda! Nah, kalu mau bersih, ya... masuk golongan putih dong :)

Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu? Katanya, gak ada partai politik yang bersih. Gak ada partai yang kadernya bebas korupsi. Semua korup! Gak ada sosok yang amanah dan jujur.

Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu 2014? Katanya, para caleg itu kebanyakan "cari kerja" dengan menjadi anggota DPR. Mereka bukan mau berjuang, tapi nyari duit, nyari kerjaan sebagai wakil rakyat yang hidupnya enaaaaaaakkk bangets! Jadi, bukan untuk berjuang membela rakyat atau menata pemerintahan dan negara supaya lebih baik.

Jadi, Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu 2014? 

Katanya, kebanyakan anggota parlemen itu tidak sungguh-sungguh bekerja. Hanya beberapa orang yang keliatan bekerja untuk rakyat, untuk umat. Selainnya, kebanyakan, hanya "semangat" jika membaas RUU atau Raperda yang "basah", ada uangnya!

Kenapa Kita (Harus) Golput dalam Pemilu? Silakan jawab oleh Anda, wahai para pelaku dan pendukung Golput! Yang jelas, pelaku Golput "nyuekin" Fatwa MUI yang mengharamkan Golput. Kata MUI, Golput merugikan Islam.

Sayangnya, yang Golput itu mereka yang "melek politik". Seandainya yang Golput itu orang awam, mungkin hasil pemilu akan lain cerita.

Kata sebagian orang, Golput itu cermin "galau", bingung tidak ada pilihan mantap. Para "Golputers" kecewa berat pada kinerja parpol dan anggota dewan. Jadi, untuk apa memberikan suara kepada mereka yang sudah mengecewakan?

Jadi, kesimpulannya bagaimana? Apa harus Golput karena Golput juga 'kan sebuah sikap, sebuah pilihan, yaitu memilih untuk tidak memberikan hak suara! Ah, saya juga bingung ini.... Golput aja gitu..? Biar tidak ikut bertanggung jawab dunia-akhirat jika ternyata yang kita pilih itu tidak jujur dan tidak amanah?

Tidak! Saya takkan Golput. Saya akan memilih caleg yang saya kenal. Nah, jika gak ada yang saya kenal bagaimana? Wasalam.

Terpaksa, Kita Harus Pilih Caleg Partai Korup!

daftar partai korupsi
MAU pilih partai apa Pemilu 9 April 2014? Pilih Partai XXX? Nggak ah, itu mah partai korup! Lho... emang ada partai politik yang bebas korupsi? Maksudnya, kadernya bebas korupsi? Ngga ada kaleee...?! Jadi, ya... karena Golput diharamkan MUI, maka kita terpaksa harus pilih caleg dari partai korup!

Emangnya, semua partai yang jadi peserta pemilu korup? Hmm... hanya partai baru kali ya... karena mereka belum pernah duduk di kursi empuk DPR dan belum ngalamin "utak-atik" anggaran! Belum teruji :)

Daftar dan Ranking Partai Terkorup

Berikut Ranking Korupsi Parpol yang dirilis Metro TV (Kamis 13/3/2014) yang bisa dilihat kembali di Youtube.

1. PDIP 84 Kasus
2. Golkar 60 Kasus
3. PAN 36 Kasus
4. Demokrat 30 Kasus
5. PPP 13 Kasus

6. PKB 12 Kasus
7. Hanura 6 Kasus
8. Gerindra 3 Kasus
9. PKS 2 Kasus

Index korupsi yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2002-2014 adalah sebagai berikut: 
1. PDIP (7.7)
2. PAN (5.5)
3. Golkar (4.9)
4. PKB (3.3)
5. PPP (2.7)
6. PKPI (2.1)
7. Gerindra (1.9)
8. Demokrat (1.7)
9. PBB (1.6), 
10. Hanura (1.5)
11. PKS (0.3) 

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data pada 2005-2013 yang menyebutkan ada 40 kader Golkar terlibat korupsi, diikuti PDIP 27, Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, Gerindra 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, dan PBB 2 kader.

Nah lho... terpaksa deh, kita harus pilih caleg dari partai korup! Tentu ada harapan.... awas lu kalo korupsi!!! 

Gue (kite) kasih kesempatan "kesekian" deh... bahwa caleg-caleg lu pade bakalan jujur, amanah, gak ngelakuin dosa korupsi yang bisa membuat lu masuk neraka! :) 

Khusus untuk DPRD Kota Bandung, saya pilih caleg dari partai yang MENOLAK PLTSa! Wasalam. (www.romelteamedia.com).*